Bisnis Era Digital, RI Kejar Investasi Rp 1.650 Triliun Tahun Depan
detikFinance - Berita Ekonomi Bisnis, dan Investasi Hari Ini / 43 menit yang lalu
Pemerintah menargetkan investasi 2024 bisa tembus Rp 1.650 triliun. Angka tersebut meningkat dari target investasi tahun 2023 ini, yakni Rp 1.400 triliun.
"Target investasi tahun depan Rp 1.650 triliun," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/2/2023).
Selain itu target pertumbuhan ekonomi 2024 bisa mencapai 5,3% sampai 5,7%, kemudian inflasi dijaga pada persentase 1,5% sampai 3,5%.
"Tema rancangan kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah indikasinya di 2024 proyeksi pertumbuhan di 5,3-5,7%, inflasi 1,5-3,5%, dolar Rp 14.800 sampai 15.400," terang Airlangga.
Secara rinci untuk proyeksi lainnya yakni, suku bunga 6,5-7,4%, harga harga minyak di US$ 75 - US$ 85 barel, rasio kemiskinan 6,5-7,5%, Gini rasio 0,36-0,37% dan pengangguran 3,6-4,3%. Kemudian, lifting minyak sebesar 591.000 sampai 691.000/barel dan lifting gas 1.007.000 sampai 1.058.000 setara minyak per hari.
Sebagai informasi berkaitan dengan realisasi investasi, untuk tahun 2023 diharapkan mencapai Rp 1.400 triliun. Ada sejumlah yang akan ditempuh pemerintah untuk meraih target tersebut. Bulan lalu hal ini juga diungkapkan oleh Airlangga.
"Bapak Presiden minta tahun depan targetnya Rp 1.400 triliun perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah, penyempurnaan OSS RBA dan daftar prioritas investasi," katanya dalam konferensi pers seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/1/2023).
Selain itu, kata dia, perlu dilakukan perbaikan dari segi hambatan yang ada. Salah satunya terkait dengan tata ruang.
"Perbaikan dari segi hambatan yang ada terkait dengan tata ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan amdal atau persetujuan lingkungan. Di mana pemerintah akan meningkatkan anggaran agar Kementerian ATR maupun LHK bisa memfasilitasi secara lebih baik," jelasnya.
(ada/hns)