--> Skip to main content

Berapa Gaji Gubernur DKI Jakarta?

namaguerizka.com Gubernur DKI Jakarta merupakan salah satu kepala daerah yang memegang posisi strategis dalam pemerintahan Indonesia. Dengan tanggung jawab besar, seperti mengelola ibu kota negara yang memiliki populasi lebih dari 10 juta jiwa, pengelolaan anggaran daerah yang mencapai ratusan triliun rupiah, serta mengatasi berbagai tantangan perkotaan, banyak yang penasaran dengan jumlah penghasilan gubernur. Meskipun tanggung jawabnya besar, gaji pokok gubernur ternyata cukup kecil bila dibandingkan dengan gaji di sektor swasta.


---

Gaji Pokok Gubernur DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji pokok seorang gubernur di seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta, adalah sebesar Rp3 juta per bulan.

Selain gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta mendapatkan gaji pokok yang lebih kecil, yakni sebesar Rp2,4 juta per bulan. Besaran ini berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) kecil maupun besar.


---

Tunjangan dan Fasilitas Lainnya

Walaupun gaji pokoknya kecil, penghasilan seorang gubernur tidak hanya berasal dari gaji pokok. Gubernur dan wakil gubernur juga menerima berbagai tunjangan dan fasilitas lain yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan gaji pokok. Berikut adalah rincian beberapa sumber tambahan pendapatan gubernur:

1. Tunjangan Jabatan
Berdasarkan aturan yang berlaku, gubernur DKI Jakarta menerima tunjangan jabatan yang nilainya lebih besar dari gaji pokok. Pada tahun 2023, tunjangan jabatan gubernur diperkirakan mencapai sekitar Rp5,4 juta per bulan.


2. Biaya Penunjang Operasional (BPO)
Biaya penunjang operasional adalah salah satu komponen penghasilan terbesar yang diterima gubernur. Besarannya dihitung berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena PAD DKI Jakarta sangat besar (melebihi Rp50 triliun per tahun), maka BPO gubernur bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.


3. Fasilitas Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas
Gubernur DKI Jakarta mendapatkan fasilitas rumah dinas yang representatif di kawasan strategis, lengkap dengan biaya perawatan dan operasionalnya. Selain itu, kendaraan dinas dengan pengemudi juga disediakan untuk menunjang aktivitas resmi.


4. Tunjangan Transportasi dan Perjalanan Dinas
Tunjangan ini diberikan untuk mendukung kebutuhan perjalanan dinas gubernur, baik dalam kota maupun luar kota, termasuk ke luar negeri. Semua biaya perjalanan, seperti tiket pesawat, akomodasi, dan transportasi, ditanggung pemerintah.


5. Tunjangan Kehormatan dan Pengamanan
Gubernur DKI Jakarta juga mendapatkan tunjangan untuk pengamanan pribadi serta petugas yang ditugaskan melindungi mereka.




---

Total Penghasilan Gubernur DKI Jakarta

Jika dijumlahkan, total penghasilan seorang gubernur DKI Jakarta dari berbagai tunjangan dan fasilitas bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Meski angka pastinya dapat bervariasi tergantung kebijakan tahun tertentu, sebagian besar komponen penghasilan gubernur bukan berasal dari gaji pokok, melainkan tunjangan dan fasilitas lain yang disesuaikan dengan skala daerah.


---

Perbandingan dengan Gubernur Lain di Indonesia

Gubernur DKI Jakarta menerima salah satu total penghasilan tertinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan PAD Jakarta yang sangat besar dibandingkan provinsi lainnya. Di provinsi dengan PAD rendah, Biaya Penunjang Operasional (BPO) gubernur mungkin hanya mencapai puluhan juta rupiah per bulan, jauh lebih kecil dibandingkan DKI Jakarta.


---

Apakah Gaji Gubernur Setara dengan Tanggung Jawabnya?

Meskipun total penghasilan seorang gubernur DKI Jakarta cukup besar, banyak yang berpendapat bahwa gaji pokok sebesar Rp3 juta per bulan tidak mencerminkan tanggung jawab besar yang diemban. Namun, adanya tunjangan, fasilitas, dan biaya operasional dinilai sebagai kompensasi yang lebih relevan dengan beban kerja gubernur.


---

Kesimpulan

Gaji pokok gubernur DKI Jakarta memang hanya Rp3 juta per bulan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, penghasilan lainnya dari tunjangan dan fasilitas membuat total pendapatan gubernur jauh lebih besar. Dengan tanggung jawab yang besar, kompensasi ini dianggap wajar, meski selalu menjadi perbincangan publik.

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar

Advertiser