Memahami Status Pegawai Outsourcing: Apakah Termasuk Pegawai Tetap?
Definisi Pegawai Tetap dalam PMK 168/2023
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Pajak Penghasilan (PPh), pegawai tetap didefinisikan sebagai individu yang:
1. Menerima atau memperoleh penghasilan secara terus-menerus dari pemberi kerja;
2. Memiliki hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang bersifat permanen; dan
3. Mendapatkan pembayaran gaji atau upah secara teratur, baik mingguan, bulanan, atau periode lain yang disepakati.
Berdasarkan definisi ini, status pegawai tetap lebih menekankan pada sifat hubungan kerja yang berkelanjutan dan bersifat permanen antara pekerja dengan pemberi kerja. Dalam konteks ini, pegawai tetap memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan serta perlakuan pajak penghasilan (PPh) yang sesuai.
Pegawai Outsourcing dalam Sistem Kerja di Indonesia
Pegawai outsourcing adalah pekerja yang dipekerjakan melalui pihak ketiga, yaitu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (vendor). Hubungan kerja ini tidak langsung antara pekerja dengan perusahaan tempat mereka ditempatkan, melainkan antara pekerja dengan perusahaan outsourcing.
Karakteristik pegawai outsourcing meliputi:
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT): Sebagian besar pegawai outsourcing dipekerjakan berdasarkan kontrak tertentu dengan durasi kerja yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Hak Pekerja: Hak pekerja outsourcing, seperti gaji, tunjangan, dan jaminan sosial, ditentukan oleh perusahaan outsourcing, bukan oleh perusahaan pengguna jasa.
3. Tidak Ada Hubungan Permanen dengan Perusahaan Pengguna Jasa: Hubungan kerja biasanya berakhir ketika kontrak selesai atau ketika layanan outsourcing tidak lagi dibutuhkan.
Pegawai Outsourcing Sebagai Pegawai Tetap dalam Konteks PPh
Meskipun banyak pegawai outsourcing bekerja berdasarkan kontrak sementara, mereka tetap dapat dianggap sebagai pegawai tetap dalam konteks perpajakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Hubungan Kerja Berkelanjutan: Jika pekerja outsourcing dipekerjakan oleh perusahaan outsourcing secara terus-menerus tanpa batas waktu tertentu, mereka dapat dianggap memiliki hubungan kerja permanen dengan perusahaan tersebut.
2. Penghasilan Reguler: Pegawai outsourcing yang menerima penghasilan secara tetap, seperti gaji bulanan, dari perusahaan outsourcing dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap.
3. Terdaftar di Sistem Perpajakan: Perusahaan outsourcing wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai subjek pajak dan melaporkan penghasilan mereka sesuai aturan PPh.
Sebaliknya, jika pegawai outsourcing dipekerjakan hanya untuk durasi tertentu dengan kontrak yang memiliki tanggal akhir, mereka biasanya masuk kategori pegawai tidak tetap. Dalam hal ini, perlakuan perpajakan berbeda, terutama terkait perhitungan PPh Pasal 21.
Kesimpulan
Status pegawai outsourcing dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 PMK 168/2023, yaitu adanya hubungan kerja berkelanjutan dan penghasilan tetap. Namun, dalam praktiknya, banyak pegawai outsourcing yang bekerja berdasarkan kontrak waktu tertentu, sehingga lebih sering dianggap sebagai pegawai tidak tetap.
Pemahaman ini penting bagi perusahaan pengguna jasa outsourcing dan pekerja itu sendiri untuk memastikan hak dan kewajiban, baik dari sisi ketenagakerjaan maupun perpajakan, terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
