Memahami 4 Jenis Kebijakan Moneter: Fungsi, Tujuan, dan Contohnya
Secara umum, ada empat jenis kebijakan moneter utama yang digunakan dalam berbagai kondisi ekonomi. Berikut penjelasannya:
1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansionary Policy)
Tujuan:
Kebijakan ini diterapkan saat perekonomian mengalami perlambatan atau resesi, di mana daya beli masyarakat menurun, pengangguran meningkat, dan aktivitas bisnis melambat.
Langkah-langkah yang dilakukan:
- Menurunkan suku bunga acuan (BI Rate).
- Membeli surat berharga pemerintah di pasar terbuka (Open Market Operation).
- Menurunkan cadangan wajib minimum (Reserve Requirement) bagi bank umum.
- Menurunkan fasilitas diskonto (discount rate), yaitu suku bunga pinjaman bank sentral kepada bank umum.
Dampak yang diharapkan:
- Meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
- Mendorong konsumsi dan investasi.
- Membuka lebih banyak lapangan kerja.
- Memacu pertumbuhan ekonomi.
Contoh situasi:
Saat pandemi COVID-19, banyak negara, termasuk Indonesia, menerapkan kebijakan ekspansif untuk menghindari kontraksi ekonomi yang lebih dalam.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractionary Policy)
Tujuan:
Digunakan ketika inflasi terlalu tinggi atau ketika pertumbuhan ekonomi terlalu cepat sehingga berisiko menimbulkan "overheating".
Langkah-langkah yang dilakukan:
- Menaikkan suku bunga acuan.
- Menjual surat berharga pemerintah.
- Menaikkan cadangan wajib minimum bank umum.
- Menaikkan fasilitas diskonto.
Dampak yang diharapkan:
- Mengurangi jumlah uang yang beredar.
- Menekan konsumsi dan investasi yang berlebihan.
- Mengendalikan inflasi.
- Menjaga kestabilan nilai tukar dan daya beli masyarakat.
Contoh situasi:
Ketika tingkat inflasi di atas target Bank Indonesia (misalnya di atas 5%), maka BI akan menaikkan suku bunga sebagai bentuk kebijakan kontraktif.
3. Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Kesempatan Kerja
Tujuan:
Kebijakan moneter juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara stabilitas harga dan tingkat pengangguran. Keduanya harus dikendalikan agar tidak saling merugikan.
Langkah-langkah:
- Menerapkan suku bunga yang moderat untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan inflasi.
- Menyesuaikan jumlah uang beredar agar tidak terlalu longgar atau terlalu ketat.
Dampak yang diharapkan:
- Inflasi terkendali dalam kisaran target.
- Perekonomian tumbuh secara stabil.
- Kesempatan kerja tetap tersedia dan pengangguran ditekan.
Catatan:
Jika inflasi terlalu rendah, bisa menjadi tanda lemahnya permintaan. Jika terlalu tinggi, bisa melemahkan daya beli masyarakat. Maka, stabilitas harga menjadi tujuan kunci.
4. Kebijakan Neraca Pembayaran Internasional
Tujuan:
Menyeimbangkan arus keluar dan masuk devisa melalui ekspor-impor serta arus modal. Ketidakseimbangan neraca pembayaran bisa memicu gejolak nilai tukar dan krisis keuangan.
Langkah-langkah:
- Intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
- Penyesuaian suku bunga untuk menarik investasi asing (capital inflow).
- Mengatur likuiditas agar tidak terjadi tekanan terhadap cadangan devisa.
Dampak yang diharapkan:
- Meningkatkan kepercayaan investor asing.
- Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
- Menekan defisit transaksi berjalan.
Contoh situasi:
Jika Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan yang besar, BI dapat menaikkan suku bunga untuk menarik dana asing dan memperkuat rupiah.
Alat-alat Kebijakan Moneter yang Umum Digunakan
Untuk menjalankan berbagai jenis kebijakan di atas, bank sentral memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter, antara lain:
-
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Menjual atau membeli surat berharga untuk mengatur jumlah uang yang beredar. -
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Suku bunga yang dikenakan bank sentral atas pinjaman jangka pendek kepada bank umum. -
Cadangan Wajib Minimum (Reserve Requirement)
Persentase dana yang wajib disimpan bank umum di bank sentral. -
Intervensi Nilai Tukar
Pembelian atau penjualan valuta asing oleh bank sentral untuk menjaga kestabilan rupiah.
Penutup
Empat kebijakan moneter utama—ekspansif, kontraktif, stabilitas ekonomi dan kerja, serta neraca pembayaran—merupakan pilar penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Setiap kebijakan dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi yang berbeda-beda dan harus dijalankan dengan cermat dan hati-hati agar dampaknya positif bagi perekonomian secara keseluruhan.
Dengan memahami kebijakan ini, kita sebagai warga negara dan pelaku ekonomi bisa lebih bijak dalam merespons perubahan ekonomi dan kebijakan pemerintah.